Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Hukum Nomor M.HH.01.01-38 yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia dan Surat Menteri Hukum Nomor M.H-UM.01.01-42 tanggal 10 Maret 2025 yang di tujukan kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengharap dukungan agar Gubernur dan Bupati/Wali Kota Mendorong Kepala Desa/ Lurah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap Desa/Kelurahan. Maka berdasarkan surat tersebut Bagian Hukum setda Kabupaten Tulungagung bergerak cepat dengan melaksanakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dengan mengundang para admin posbankum desa dan kelurahan guna memberikan pemahaman/ petunjuk teknis dalam rangka pembentukan posbankum agar bisa lebih cepat terbentuk di setiap desa/kelurahan.