Bagian Hukum

Artikel Hukum

Created by BCL easyConverter SDK 4 (HTML Version)

KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Oleh : Lusiana Tijow

Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNG

Abstrak

Presiden RI mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan dan lestari sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam RPJP 2005 -2025

Kata Kunci; Kebijakan, Hukum, Pengelolaan, dan Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Kepedulian umat manusia terhadap lingkungan hidup pada saat ini sudah merupakan kep edulian global dalam rangka kepentingan hidup umat itu sendiri. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tidak cukup oleh karena perubahan suatu lingkungan yang dampaknya bukan saja terbatas secara lokal, tetapi berdampak global . Itulah sebabnya mengapa "United Nations Conference on the Human Environment" yang diselenggarakan di Stockholm tanggal 5 - 16 Juni 1972 telah menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia.

Pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (filosofinya bertumpu pada “hukum lingkungan sebagai payung”), yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH) (filosofinya bertumpu pada “pengelolaan”). Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup tersebut merupakan tanggapan (response) pemerintah dan bangsa Indonesia

kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjan g pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta, penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Karya ilmiah ini akan membahas teori-teori tentang lingkungan hidup, serta akan membahas hukum lingkungan di Indonesia. Karya ilmiah ini kemudian mengambil judul: “Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”.

Rumusan Masalah

1.Bagaimanakah permasalahan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

2.Bagaimanakah kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1.Menganalisis permasalahan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

2.Menganalisis kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel di tahun 1860-an. Menurut Soemarwoto (1994: 22), bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang mahluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga mahluk hidup.

Istilah ekologi saat ini semakin populer, karena bila terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan, maka pikiran seketika tertuju pada persoalan ekologi. Ekologi menyatakan bahwa persoalan ekologi yang terjadi karena kecenderungan manusia memisahkan masalah lingkungan hidup dengan manusia itu sendiri.

Selanjutnya menurut Soerjani (1987: 2):

“Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan mahluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana mahluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya.”

Ekosistem merupakan salah satu komponen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan ekologi. Hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya terjalin sangat erat. Manusia merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Manusia hidup dengan manusia yang lain serta makhluk-makhluk yang lain secara berkelompok membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan makhluk dalam suatu daerah tertentu (abiotic community) di mana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (biotic community) yang di antara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan.

Menurut Soemarwoto (1994:23):

“Bahwa suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem., yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya.”

Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan terjadi oleh arus antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja dengan baik, keteraturan ekosistem itu terjaga (Soemarwoto, 1994: 24).

Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana dan segi hukum perdata. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada pada lingkungan atau Environment- Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law (Riana, 2009).

Hukum lingkungan modern dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh (komprehensif integral), selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Hukum lingkungan klasik sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan (Riana, 2009), bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (Millieu recht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijk milleu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht). Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian hukum lingkungan termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara normatif terutama memfokuskan pada asas-asas hukum yang mendasari bisnis tersebut. Kemudian dilakukan pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

oleh Hardjasoemantri (2006: 57 -58), antara lain dikatakan:

1.Terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia.

2.Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

3.Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak.

4.Citra pertambangan yang merusak lingkungan.

5.Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati ( biodiversity).

6.Pencemaran air semakin meningkat.

7.Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun.

8.Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan.

9.Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas.

10.Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar ( illegal logging) dan penyelundupan kayu.

11.Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan.

12.Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non -kayu dan jasa-jasa lingkungan.

13.Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga.

14.Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal.

15.Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak.

16.Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal.

17.Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan.

18.Terjadi penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara.

19.Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan.

20.Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis.

21.Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim ( climate change) dan pemanasan global (global warming) belum dilaksanakan.

22.Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan.

23.Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah.

24.Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup.

25.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkun gan.

Selain permasalah pokok di atas juga terdapat masalah-masalah pengelolaan lingkungan

penataan kelembagaan. Menurut Santosa (2001:128 -133), hal tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Aspek Kegagalan Kebijakan (Policy Failure)

Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan terutama kebijakan ( policy failure) pengelolaan lingkungan dapat diindikasikan dengan mas ih banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup; kebijakan tentang tenurial dan property rights yang tidak memberikan jaminan hak pada masyarakat adat; kebijakan yang sentralistis dan seragam; dan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung “pemerintah yang terbuka” atau open governement.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam kajian kebijakan yang terbatas (kebijaka n yang dihasilkan pemerintah transisi di tahun 1998 -1999) dengan pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan 8 (delapan) tolak ukur, yaitu delapan elemen yang harus terintegrasi dalam setiap kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, t ermasuk pemanfaatan sumber daya alam, menemukan fakta bahwa peraturan perundang -undangan yang dihasilkan pemerintah transisi belum mendukung good environmental governance. Kedelapan elemen tersebut antara lain:

(a)Pemberdayaan, pelibatan masyarakat, dan akses publik terhadap informasi;

(b)Transparansi;

(c)Desentralisasi yang demokratis;

(d)Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan;

(e)Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal;

(f)Konsistensi dan harmonisasi;

(g)Kejelasan (clarity);

(h)Daya penerapan dan penegakan (implementability & enforceabilty).

2. Aspek Kegagalan Pelaksanaan (Implementation Failure)

Aspek kegagalan pelaksanaan merupakan aspek yang paling krusial untuk segera dibenahi. Bagaimana menjadikan aparatur pemerintah kita, yang merupakan pelaksana kebijakan, menjadi profesional, memiliki integritas, dan responsif/aspiratif. Dalam kaitan ini perlu dikaji secara cermat keempat bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi, yaitu:

a.Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melek at, dan pengawasan fungsional oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (BPKP);

b.Pengawasan eksternal yang terdiri dari pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Kehadiran berbagai komisi yang dibentuk pemerintah seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan

Penyelenggaran Negara (KPKPN) dan Komisi Ombudsman Nasional juga dimaksudkan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan responsif di atas. Komisi -komisi ini akan dapat berfungsi/bekerja secara efektif apabila memenuhi syarat:

a.Orang-orang yang terdapat di dalamnya memiliki integritas, kredibilitas dan diterima masyarakat.

Dengan demikian, pola rekrutmen keanggotaan menjadi sangat penting;

b. Mandiri dan terbatas dari intervensi pihak yang membentuknya (pr esiden);

c.Kewenangan/mandat hukum memadai.

Dalam kaitan dengan perwujudan good governance, perwujudan konsep open government yang mengakui public right to observe (hak publik mengamati dan memantau perilaku pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan), public right to access to information, public right to participate dalam pembentukan kebijakan publik, hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak berpartisipasi diabaikan (right to appeal), perlu segera direalisasikan pemerintah. Dengan menciptakan pemerintah yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan serta pelaksana kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.

Pengurasan sumber daya alam, pengingkaran hak masyarakat adat, dan pencemaran yang merugikan masyarakat luas dapat berlangsung terus tanpa tersentuh hukum karena pemberian konsesi bagi pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam mengabaikan aspek daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat lokal. Pengawasan juga diabaikan disebabkan aparat pemerintah sebagai regulator pada umumnya menjalankan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak (public interest). Pertentangan kepentingan ini disebabkan oleh pe ngaruh-pengaruh atau tekanan elite politik, kroni, atau kepentingan untuk memperkaya diri pribadi atau kelompoknya.

3. Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif ( Institutional Failure)

Salah satu persoalan yang perlu diatasi dan selama ini telah member ikan kontribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan yaitu persoalan atau aspek kelembagaan, kelembagaan di tingkat legislatif, eksekutif pusat dan daerah, dan juga kelembagaan di dalam masyarakat itu sendiri. Persoalan kelembagaan dalam pemerintahan bersumber dari bentuk dari kelembagaan itu sendiri (portofolio atau nonportofolio), keterbatasan mandat, cakupan kewenangan, dan lemahnya koordinasi. Cara pandang bahwa aspek lingkungan hidup merupakan urusan Komisi VIII DPR RI (Komisi yang membidangi lingkungan), dan bukan merupakan urusan komisi -komisi lainnya (misalnya yang menangani bidang kehutanan, perdagangan, dan industri) masih sangat kental. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila isu -isu tertentu contohnya Lapindo yang menyebab kan kerusakan lingkungan hidup yang membawa dampak pada lingkungan hidup, kesehatan dan kehidupan masyarakat di Sidoarjo ditanggapi secara berbeda oleh komisi yang satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang spesifik dalam rangka otonomi di bidang pengelol aan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999/Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 seperti mandat dan budaya. Penjelasannya sebagai berikut (Santosa 2001: 133):

(a) Ketiadaan Mandat Hukum bagi Kotamadya/Kabupaten

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup atau peraturan perundang-undangan sektor sumber daya alam yang berdampak terhadap ekosistem masih berorientasi pada kewenangan pemerintah (pusat) dan sebagian kecil pada provinsi. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air jo. PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut, dan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Has il Hutan Produksi. Dengan demikian, mandat hukum dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan, khususnya mandat untuk melaksanakan pengendalian dampak lingkungan sangatlah terbatas.

(b) Budaya Tertutup dan Nonpartisipasi dalam Manajemen Birokrasi masih sangat Dominan

Budaya tertutup dan nonpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik lebih dominan di tingkat daerah dibandingkan di Jakarta. Kemampuan civil society (media masa, public interest lobbyist, pengamat/pakar) dalam melakukan control public lebih besar di Jakarta sehingga budaya tertutup dan nonpartisipasi secara relatif dapat direduksi dan diatasi. Berbeda dengan Jakarta, kondisi di daerah masih relatif tertutup, termasuk kesulitan dalam mengakses informasi. Oleh karenanya, gerakan pemerintah yang terbuka perlu lebih dibangun di tingkat daerah. Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin akan efektif apabila budaya tertutup dan nonpartisipasi masih terus berkembang di daerah.

Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Sejalan dengan terjadinya pergantian pemerintahan di Indonesia, pada tahun 2004 yang lalu telah diadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden RI, dan terpilihlah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7

Dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang Pemenuhan Hak Atas Lingkungan

1.Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. Di dalam program sumber daya hutan ini tercakup 2 (dua) hal:

(a)Pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat dan memperhatikan pelestarian hutan;

(b)Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat.

2.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Di dalam program ini tercakup 8 (delapan) hal, yakni:

(a)Restrukturisasi peraturan tentang pemberian Hak Pengelolaan Sum ber Daya Alam;

(b)Penguatan organisasi masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

(c)Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal;

(d)Pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan;

(e)Pengembangan kerja sama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam;

(f)Kerja sama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan konservasi sumber daya alam;

(g)Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, terumbu karang, dan lain - lain) berbasis masyarakat;

(h)Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antarnegara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

3.Program pengembangan Kapasitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Di dalam program ini terdapat 5 (lima) hal yang menjadi sorotan, yaitu:

(a)Pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat;

(b)Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan hak kepada masyarakat secara langsung;

(c)Berorientasi kerja sama dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar lebih berpiha k pada masyarakat miskin;

(d)Kerja sama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

(e)Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antarnegara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

4.Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Di dalam program ini mencakup: Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah;

5.Penegakan hukum bagi pihak yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup;Kerja sama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup dan mengembangkan kode etik global bagi perusahaan multinasional.

Saat ini kebijakan lingkungan hidup Indonesia untuk jangka panjang mengacu pada Undang - undang No. 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) dalam 20 tahun ke depan dalam berbagai aspek/sektor pembangunan sebagai upaya menyebarkan dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945. Adapun misi jangka panjang Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan hidup ada pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, pada butir ke 6, yaitu: “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”.

No. 27 tahun 2007 tentang RPJP telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sasaran RPJP 2005-2025 tentang lingkungan hidup menurut Undang -Undang No. 27 Tahun 2007, sebagai berikut (Presiden RI, 2007):

3.Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.”

4.Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.

5.Mengembangkan sumber daya kelautan. Pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

6.Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas. Deversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

7.Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap wilayah. Pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat l okal, mengembangkan wilayah strategis

dan cepat tumbuh serta memperkuat daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

8.Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia. Mengembangkan kemampuan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.

9.Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi diarahkan pada

penegakan hukum, SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan, internalisasi etika lingkungan dalam kegiatan produksi, konsumsi, pendidikan formal dan kehidupan sehari -hari.

11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan.”

KESIMPULAN

1.Permasalahan utama pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu:

(1)Terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia; (2) Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS);

(3)Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak; (4) Citra pertambangan yang merusak lingkungan; (5) Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati ( biodiversity); (6) Pencemaran air semakin meningkat; (7) Kualitas udara, khususnya di kota -kota besar, semakin menurun; (8) Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan; (9) Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas; (10) Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu; (11) Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan; (12) Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan; (13) Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga; (14) Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal; (15) Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak; (16) Pengelolaan pulau -pulau kecil belum optimal; (17) Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan; (18) Terjadi penurunan

kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara; (19) Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan; (20) Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis; (21) Adaptasi kebijakan ter hadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) belum dilaksanakan; (22) Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan; (23) Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah; (24) Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup; (25) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

2.Kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu:

Presiden RI mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam RPJP 2005 -2025 sesuai Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Hardjasoemantri, K. 2006. Hukum Tata Lingkungan. Edisi Kedelapan. Cetakan Kesembilan Belas.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005. Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Presiden RI. 2007. UU No 27 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025. Setneg RI.

Riana, T. 2009. Hukum Lingkungan dalam Bidang Ilmu Hukum. Diunduh Melalui <http://riana.tblog.com/archive/2009/03>. [12/01/09].

Santosa, M. A. 2001. Good Governance dan Hukum Lingkungan. ICEL. Jakarta: YLBHI. Soemarwoto, O. 1994. Ekologi Lingkungan dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

Soerjani. 1987. Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan . Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar . Jakarta: Sinar Grafika.

Bagian Hukum