Bagian Hukum

Kegiatan

PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMKAB TULUNGAGUNG DENGAN KEJARI TULUNG

 
 
Pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbangsa telah dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung tentang Penanganan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Perjanjian ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Tulungagung, Drs. MARYOTO BIROWO, M.M. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, EKO ADHYAKSONO, S.H., M.H. dan disaksikan oleh undangan, antara lain: Para Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri Tulungagung; Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan/Bagian, dan Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Direktur BUMD, Sekretaris DPRD dan Sekretaris KPU. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengemban dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan misinya, termasuk upaya perlindungan dan penyelamatan aset Pemerintah Daerah. Perjanjian kerjasama ini juga merupakan payung hukum dan sekaligus merupakan pintu masuk (entry point) dalam melaksanakan kegiatan, berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat Dengan terselenggaranya penandatangan perjanjian kerjasama tersebut adalah satu bukti kekompakan hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan negara di Kabupaten Tulungagung dan untuk mempererat silaturahmi di antara Kejaksaan Negeri Tulungagung dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta terwujudnya kerjasama yang bersinergi di Kabupaten Tulungagung.
 

PENYERAHAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM

 
 
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-30.KP.08.05 Tahun2018 tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari Kabupaten yang menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Penganugerahan penghargaan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 di Balai Kota Malang oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, Bpk. Yasonna H Laoly. Peresmian dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Tingkat Jawa Timur diberikan pada 112 desa dan kelurahan se-Jawa Timur. Dan dari Kabupaten Tulungagung ada 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang menerima penghargaan tersebut, antara lain : 1. Desa Gondang Kecamatan Gondang; 2. Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Tulungagung; 3. Desa Bangoan Kecamatan Kedungawaru; 4. Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut; 5. Desa Domasan Kecamatan Kalidawir. Penghargaan ini diberikan dengan harapan seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk terus melakukan sosialisasi program-program penyadaran hukum bagi masyarakat. Ke depan diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum baik dalam adat maupun budaya sehingga hukum harus menjadi bagian yang sangat penting , mengingat Kepala Desa sebagai ujung tombak paling bawah dapat membangun kesadaran hukum bagi masyarakat.
 

Bimtek Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah

 
 
Pada tanggal 13 April 2017 Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan Kegiatan Bimtek tentang Penyusunan Naskah Kerjasama, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah tentang kerja sama daerah, akibat hukum dan teknis penyusunan naskah kerjasama daerah, sekaligus untuk memberikan solusi dan pemecahan masalah masalah yang dihadapai OPD terkait jalinan kerjasama yang telah dilakukan. Peserta dalam Kegiatan Bimtek ini adalah: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemkab Tulungagung dan Kecamatan se Kabupaten Tulungaung. Kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber yaitu : Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang (Bp. Syahrul Sajidin), Bappeda, Kepala Bagian Hukum Setda.
 

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KAB. TULUNGAGUNG

 
 
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KAB. TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERATURAN DAERAH KAB. TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA TANGGAL : 12 APRIL 2017 BHARATA CONVENTION HALL TULUNGAGUNG Perlu diketahui bersama bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan daerah, diperlukan suatu pedoman perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Pedoman itu sangat penting karena pembangunan yang dilaksanakan di desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta sinergritas dengan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Untuk memberikan landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Untuk itulah kegiatan sosialisasi ini sangatlah penting diselenggarakan agar semua aparatur pemerintah desa mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terhadap peraturan yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di desanya masing-masing. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa yang merupakan unsur sangat penting dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai susunan dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu disusun kembali sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Dalam Perda ini diatur antara lain susunan dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dsb. Sehingga diharapkan apabila semua tahapan sudah dilalui sesuai aturan yang ada, nantinya dapat terpilih calon-calon pemimpin yang lebih baik, yang dapat mewakili aspirasi rakyat.
 

Public Hearing

 
 
Bertempat di ruang Nakula-Sadewa Barata Hall Tulungagung, bertepatan dengan hari Senin, 27 Maret 2017 telah diselenggarakan Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Tulungagung, Ibu Ir. Endang Sri Utami. Dalam acara ini hadir perwakilan dari Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, Dengan acara ini diharapkan adanya masukan dan saran dari peserta, terkait hal-hal yang perlu diegulasi sehingga peraturan daerah yang akan disusun dapat lebih terarah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak agar dapat bertumbuh kembang menjadi generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan cinta tanah lahir. Dalam rancangan peraturan daerah ini merumuskan secara terpadu mengenai sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang ditujukan bagi semua anak, anak beresiko, anak rentan, anak potensial rentan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta anak yang menjadi korban, pelaku dan/atau saksi serta yang terpapar kejadian kekerasan baik fisik/psikis/seksual, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah melalui berbagai upaya pencegahan, pengurangan resiko penanganan kasus anak serta upaya rehabilitasi dan reprsif dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan anak. Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, Bapak Drs. H. Suprapto, MM. dan Ibu Winny Isnaini, S.Si selaku Direktur Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, dengan dipandu Kepala Bagian Hukum, Bapak Saiful Bakri, SH., MH selaku moderator, diskusi berlangsung secara aktif, termasuk peserta dari Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, ananda Kukuh siswi SMU 1 Kedungwaru, yang antusias dalam menyampaikan pendapat, salah satu pendapatnya adalah agar setiap ide dan kreatifitas anak yang positif dapat didengar dan difasilitasi serta anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
 

LOMBA KADARKUM

 
 
Madiun, 12 Nopember 2015. Bertempat di Gedung Pertemuan Bakorwil Madiun, telah diselenggarakan lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil Madiun Tahun 2015. Dari 11 Kabupaten / Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun yang terdiri dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Magetan, hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang beruntung mengikuti babak final yaitu Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Tulungagung. Materi yang dilombakan meliputi 5 (lima) undang-undang republik Indonesia, yaitu: Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trantaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Acara dimulai dengan menyanyikan yel-yel sadar hukum, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antar regu dan diakhiri dengan babak bonus. Dari Lomba tersebut Juara I akan mewakili Bakorwil Madiun dalam Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi yang akan diselenggarakan di Surabaya.
 

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan Hukum dalam Penyelanggaraan Pemerintah Desa

 
 
SAMBUTAN BUPATI TULUNGAGUNG PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bismillahirohmanirrahiim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yth. Sdr. Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis; Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung; Sdr. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung;
Sdr. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung; Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung;
Sdr. Staf Ahli Bupati Tulungagung; Sdr. Kepala SKPD se-Kabupaten Tulungagung dan seluruh peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang saya banggakan.;
Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hadirin yang saya hormati, Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri memberikan pedoman khusus sebagai lex spesialis terhadap desa serta membawa perubahan konstruksi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya pedoman yang khusus mengatur tentang desa ini diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum dalam mengelola desa.
Adapun perubahan konstruksi hukum tersebut diantaranya adanya pengaturan desa adat, perubahan kelembagaan dalam pemerintahan desa, perubahan regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta adanya pengaturan terkait dengan pemberian dana dalam jumlah yang jauh lebih besar kepada pemerintah desa baik dalam bentuk Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan peran aktif pemerintahan desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Hadirin yang saya hormati,
Dengan adanya sekian banyak regulasi baru terkait desa serta meningkatnya jumlah dana yang harus dikelola oleh suatu desa membawa konsekuensi yang besar dan berat kepada aparatur penyelenggara pemerintahan desa. Karena ke depan pemerintahan desa dituntut harus mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing secara optimal, memiliki kreatifitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memiliki pemahaman yang cukup dalam pengelolaan keuangan desa, serta mampu meminimalisir potensi masalah sampai dengan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Potensi masalah yang mungkin timbul di desa tentunya tidak hanya masalah terkait dengan konflik antar warga namun juga permasalahan terkait dengan administrasi pemerintahan desa yang akhirnya dapat berujung pada permasalahan hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha Negara. Menyadari beban berat yang ke depan akan dihadapi oleh pemerintah desa serta dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis penanganan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat membantu penyelenggara pemerintahan desa bagi seluruh Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kabupaten Tulungagung yang terbagi dalam 4 (empat) eks. Kawedanan di Tulungagung untuk memetakan dan meminimalisir permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.
Hadirin yang saya hormati,
Mengingat pentingnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, kami berharap kepada seluruh peserta untuk benar-benar mengikuti dengan seksama seluruh materi yang akan disampaikan narasumber. Selanjutnya, kepada narasumber kami berharap dapatnya memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmannirrohim, Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa saya nyatakan dibuka. Sekian terima Kasih.
Wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.
 

Sosialisasi Undang undang no 37 2008

 
 
Dalam rangka untuk mensosialisasi undang-undang no 37/2008 dan 25/2009 , kepada lingkup pemda Kabupaten Tulungagung, maka Bagian Hukum , padatanggal 8 September 2015, mengadakan sosialisasi tentang undang undang ini, Acara yang dilakukan di Gedung Prajamukti ini di hadiri oleh pegawai pegawai di lingkup pemda Kabupaten Tulungagung.
 

Studi Banding ke Kabupaten Bandung Jabar

 
 
Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan menambah wawasan di bidang hukum, maka pada bulan Juni 2015 Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung, mengadakan study banding ke Kabupaten Bandung Jawa Barat. Dalam pertemuan dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung, terjadi saling tukar pengalaman dan pengetahuan dalam bidang hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi hubungan silaturahmi antara Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Bandung Jawa barat, dan kinerja pegawai di lingkup Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung lebih meningkat.
 

Bintek JDIH di Surabaya

 
 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi hukum, Bagian hukum Kabupaten Tulungagung telah mengikuti Bintek JDIH yang di laksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur pada hari senin tanggal 18 Mei 2015
 

Sosialisasi Hukum di Desa Boyolangu

 
 
Minggu ketiga di bulan April yang tepatnya tanggal 15-16 April 2015 Biro Hukum Setda. Prov. Jatim bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan hukum yang bertempat di Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu dan di Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Acara dibuka oleh Bapak Camat kemudian sambutan oleh Bapak Kepala Biro Hukum yang diwakili oleh Ibu Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. Acara dimulai pada jam 09.00-13.00. Adapun para pemberi materi (Narasumber) masing-masing :
  1. 1. Pudji Astutik, SH (Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Tulungagung) dengan materi Perlindungan Anak;
  2. 2. AKBP Ria (BNN Kab. Tulungagung) dengan materi Narkoba;
  3. 3. Sri Wahyuni (Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung) dengan materi Kesehatan Ibu dan Anak.
 

Bagian Hukum